banner 728x250

Tim Hukum & Advokasi HIPEMAROHI-Pekanbaru Desak Kejari Rokan Hilir Buka Transparansi Pelaksanaan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015

  • Bagikan

Pekanbaru – Tim Hukum dan Advokasi Himpunan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Rokan Hilir (HIPEMAROHI) Pekanbaru menyoroti belum jelasnya status penguasaan, pengamanan, dan pengelolaan objek perkebunan 453 hektare di Desa Teluk Bano I, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir.

Persoalan ini menjadi perhatian serius karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015 tanggal 31 Agustus 2016, objek perkebunan berupa Kebun Bukit dan Kebun Bawah yang berkaitan dengan perkara terpidana Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng telah ditetapkan untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Kabupaten Rokan Hilir.

Namun, setelah pelaksanaan eksekusi yang pernah diberitakan berlangsung pada 13 Desember 2018, masih terdapat sejumlah pertanyaan mengenai kondisi faktual penguasaan dan pengelolaan objek lahan tersebut.

Bahkan, berkembang informasi dan dugaan di tengah masyarakat mengenai masih berlangsungnya aktivitas pengelolaan, pemanenan, pengangkutan, dan pengambilan hasil perkebunan pada objek lahan tersebut, yang diduga masih berkaitan dengan Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng dan/atau pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengannya.
Menanggapi persoalan tersebut,

Muhammad Effendi, S.H selaku Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI-Pekanbaru, Selasa 3 November 2026 menegaskan bahwa persoalan ini harus ditelusuri secara serius oleh aparat penegak hukum, khususnya Kejaksaan Negeri Rokan Hilir sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

“Ini bukan sekadar persoalan siapa yang mengelola perkebunan. Ini menyangkut kepastian hukum atas objek yang berdasarkan putusan Mahkamah Agung telah ditetapkan untuk dirampas dan dikembalikan kepada negara. Jika eksekusi telah dilaksanakan pada tahun 2018, maka harus ada kejelasan mengenai siapa yang saat ini menguasai, mengamankan, dan mengelola objek tersebut,” tegas Muhammad Effendi, S.H.

Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI secara khusus menyoroti informasi mengenai dugaan masih adanya aktivitas perkebunan pada objek lahan yang telah ditetapkan untuk dirampas kepada negara.Dugaan tersebut termasuk kemungkinan masih adanya keterlibatan Ir. Siswaja Muljadi alias Aseng dan/atau pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengannya dalam aktivitas pengelolaan, pemanenan, pengangkutan, maupun pengambilan hasil perkebunan.

Menurut Muhammad Effendi, S.H., informasi tersebut harus menjadi perhatian aparat penegak hukum untuk melakukan penelusuran secara objektif, termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang melakukan aktivitas, pihak yang memberikan perintah atau kewenangan, serta pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan perkebunan tersebut apabila dugaan itu terbukti.

“Kami meminta agar persoalan ini tidak berhenti pada pemeriksaan administratif semata. Harus ditelusuri siapa pihak yang melakukan aktivitas di lapangan, siapa yang mengendalikan kegiatan tersebut, apa dasar hukum pengelolaannya, dan ke mana hasil perkebunan itu disalurkan. Apabila ditemukan adanya pemanfaatan objek tanpa dasar hukum yang sah, tentu harus ada langkah hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak bermaksud mendahului proses pemeriksaan ataupun menyimpulkan adanya tindak pidana baru terhadap pihak tertentu. Namun, dugaan yang berkembang harus memperoleh jawaban melalui pemeriksaan dan verifikasi oleh instansi yang berwenang.

Menurut Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI, pelaksanaan eksekusi terhadap objek yang telah dirampas untuk negara tidak cukup hanya dibuktikan melalui pemberitaan mengenai pelaksanaan kegiatan di lapangan.Harus terdapat kepastian hukum dan administrasi mengenai keseluruhan tahapan eksekusi, termasuk surat perintah pelaksanaan eksekusi, berita acara pelaksanaan eksekusi, dokumen serah terima kepada instansi yang ditunjuk, serta kejelasan tanggung jawab pengamanan dan pengelolaan objek setelah eksekusi.

Muhammad Effendi, S.H. menilai bahwa kejelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terdapat kekosongan pengawasan maupun ketidakpastian mengenai pihak yang berwenang atas objek perkebunan tersebut.

“Jangan sampai negara telah melalui proses hukum, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan, objek perkebunan telah ditetapkan untuk dirampas, tetapi setelah bertahun-tahun masyarakat masih mempertanyakan siapa yang menguasai dan menikmati hasilnya. Secara hukum, ini harus mendapatkan penjelasan yang terang dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Ia juga meminta agar Kejaksaan melakukan koordinasi dengan instansi kehutanan dan pemerintah terkait guna memastikan kesesuaian objek yang dieksekusi dengan objek yang tercantum dalam amar putusan Mahkamah Agung.

Sebagai langkah konkret, HIPEMAROHI-Pekanbaru telah menyampaikan surat resmi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Rokan Hilir pada 2 November 2026.Surat Nomor 012.03/SPm/HIPEMAROHI-PKU/XI/2026 tersebut berisi Permohonan Klarifikasi dan Tindak Lanjut Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2510 K/Pid.Sus/2015 atas lahan seluas kurang lebih 453 hektare.

Surat tersebut diserahkan secara langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Rokan Hilir dan diterima melalui petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ega Rizqi, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Surat.Dalam permohonan tersebut.

HIPEMAROHI meminta Kejaksaan Negeri Rokan Hilir memberikan penjelasan resmi secara tertulis mengenai beberapa hal mendasar, meliputi:
1. Kejelasan riwayat, tahapan, dan kelengkapan administrasi pelaksanaan eksekusi terhadap keseluruhan objek perkebunan seluas kurang lebih 453 hektare.

2. Keberadaan surat perintah pelaksanaan eksekusi dan Berita Acara Pelaksanaan Eksekusi.

3. Kejelasan penyerahan objek lahan kepada instansi pemerintah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan Mahkamah Agung, termasuk keberadaan Berita Acara Serah Terima (BAST).

4. Kepastian instansi atau pejabat yang saat ini bertanggung jawab atas penguasaan, pengamanan, pengelolaan, dan pengawasan objek lahan.

5. Penelusuran terhadap dugaan aktivitas pengelolaan, pemanenan, pengangkutan, dan pengambilan hasil perkebunan setelah pelaksanaan eksekusi, termasuk dugaan keterlibatan Aseng dan/atau pihak-pihak yang diduga terafiliasi dengannya.

6. Penjelasan mengenai dasar hukum pihak yang melakukan aktivitas pemanfaatan lahan serta status hasil perkebunan yang diperoleh.

7. Koordinasi dengan instansi kehutanan dan instansi pemerintah terkait, termasuk mempertimbangkan peninjauan langsung ke lapangan.

Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI menilai bahwa permohonan tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh kepastian hukum sekaligus mendorong transparansi pelaksanaan putusan pengadilan.

Lebih lanjut, Muhammad Effendi, S.H. menyampaikan bahwa apabila hasil penelusuran nantinya menunjukkan adanya pemanfaatan objek perkebunan tanpa dasar hukum yang sah, aparat penegak hukum perlu mengkaji konsekuensi hukum dan potensi kerugian terhadap kepentingan negara.

Menurutnya, penelusuran tidak hanya perlu diarahkan pada status fisik lahan, tetapi juga mencakup aktivitas ekonomi yang berlangsung setelah pelaksanaan eksekusi, termasuk status hasil perkebunan dan pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut.

“Kami ingin memastikan apakah seluruh hasil dan manfaat ekonomi dari objek yang telah dirampas untuk negara telah dikelola sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan indikasi penyimpangan atau pemanfaatan tanpa kewenangan yang sah, kami meminta aparat berwenang melakukan pendalaman dan mengambil langkah sesuai ketentuan hukum,” jelasnya.

Ia juga menegaskan bahwa kejelasan pengelolaan aset negara merupakan bagian penting dari perlindungan kepentingan publik. Karena itu, tidak boleh ada ruang ketidakpastian mengenai pihak yang memiliki kewenangan untuk mengelola maupun memanfaatkan objek perkebunan tersebut.

Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI-Pekanbaru menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut melalui mekanisme hukum dan jalur konstitusional.Apabila permohonan klarifikasi tidak memperoleh tanggapan atau tindak lanjut yang memadai, HIPEMAROHI mempertimbangkan untuk meneruskan pengaduan kepada Kejaksaan Tinggi Riau, instansi pemerintah yang berwenang di bidang kehutanan, DPRD Kabupaten Rokan Hilir, serta lembaga pengawas terkait.

Selain itu, HIPEMAROHI juga mendorong dilakukannya peninjauan lapangan bersama instansi terkait guna memastikan kondisi aktual objek perkebunan, kesesuaian batas lahan, pihak yang melakukan aktivitas, serta status penguasaan dan pemanfaatannya.

“Kami tidak ingin persoalan ini berhenti sebagai surat-menyurat administratif. Harus ada kejelasan dan tindak lanjut yang nyata. Jika seluruh proses eksekusi telah dilaksanakan dengan benar, sampaikan dokumen dan penjelasan resminya.

Namun, apabila ditemukan adanya penguasaan atau pemanfaatan tanpa dasar hukum yang sah, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” tegas Muhammad Effendi, S.H.
Ia menambahkan bahwa Tim Hukum dan Advokasi HIPEMAROHI akan terus melakukan pengawalan hingga terdapat kejelasan mengenai status objek lahan, administrasi pelaksanaan eksekusi, pihak yang bertanggung jawab, serta kepastian perlindungan terhadap kepentingan negara.

“Jangan sampai negara menang di pengadilan, tetapi kehilangan kendali atas asetnya di lapangan. Putusan Mahkamah Agung harus dihormati dan dilaksanakan secara nyata, bukan hanya tercatat dalam dokumen hukum,” tutupnya.

banner 120x600
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *