Rohil– Kasus dibebaskannya Akhmet Fidel Akbari Zukri (AF), anak dari Bupati Pelalawan, setelah terjaring dalam razia pesta narkoba di sebuah hiburan malam di Kota Pekanbaru dan terbukti positif menggunakan narkotika, memicu gelombang kritik keras dari kalangan mahasiswa.
Himpunan Pelajar Mahasiswa Rokan Hilir (Hipemarohi) Pekanbaru menilai, dilepaskannya anak pejabat dari jerat hukum pidana dengan dalih yang janggal menunjukkan potret buruk penegakan hukum di Riau dan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap Badan Narkotika Nasional (BNN) serta institusi kepolisian.
Menanggapi situasi ini, Presiden Hipemarohi Pekanbaru Kabinet Perjuangan, Muhammad Yusuf, angkat bicara dengan nada tegas. Ia menyatakan bahwa hukum di Indonesia semakin nyata terlihat “tajam ke bawah, tumpul ke atas.”
Pasca penggerebekan anak Bupati Pelalawan oleh BNNK dan Polresta Pekanbaru adalah tamparan keras bagi keadilan. Bagaimana mungkin seorang yang jelas-jelas terjaring dalam operasi gabungan, kedapatan di lokasi pesta narkoba, dan hasil tes urinenya dinyatakan positif, bisa melenggang bebas dari pidana dengan alasan yang tidak masuk akal? ujar Yusuf, Kamis (28/5/2026).
Apalagi di Rokan Hilir: Krisis Kepercayaan Akibat APH yang “Masuk Angin” dan efek domino dari krisis kepercayaan publik terhadap Aparat Penegak Hukum (APH) ini nyatanya juga terjadi dan dirasakan langsung di Kabupaten Rokan Hilir. Kejadian amuk massa dan hilangnya kendali masyarakat di Rohil beberapa waktu lalu menjadi bukti nyata betapa jenuhnya warga melihat penegakan hukum lokal yang diduga kuat telah “masuk angin” dan tebang pilih.
“Konflik sosial dan tindakan di luar kendali yang dilakukan masyarakat Rohil kemarin adalah sinyal bahaya. Itu bukan sekadar kriminalitas biasa, melainkan ekspresi frustrasi kolektif rakyat karena mereka sudah tidak percaya lagi pada komitmen APH setempat. Ketika hukum tidak lagi menjadi panglima akibat aparat yang masuk angin, maka masyarakat akan mencari keadilannya sendiri. Ini preseden yang sangat buruk bagi stabilitas daerah,” lanjut Yusuf.
Upaya Penegakan Hukum Kapolres Rohil Gagal Total, Berkaca pada realitas di lapangan, Hipemarohi Pekanbaru secara resmi menarik kembali, membantah, dan membatalkan seluruh apresiasi yang pernah mereka sampaikan sebelumnya terhadap kinerja Kapolres Rokan Hilir beserta jajaran.
Upaya pemberantasan narkoba dan penegakan hukum yang sempat digembor-gembor kepada kepolisian setempat kini dinilai gagal total dan hanya pemanis kosmetik belaka. Rokan Hilir hingga hari ini masih berada dalam kondisi yang jauh dari kata kondusif akibat lemahnya penegakan hukum di berbagai wilayah.
“Hari ini, dengan sadar dan tanpa ragu, kami menyatakan membatalkan dan mencabut apresiasi yang pernah kami berikan kepada Kapolres Rokan Hilir. Keadaan hari ini membuktikan bahwa janji manis pemberantasan narkoba dan penegakan hukum di Rohil mengalami stagnasi akut. Kapolres Rohil terbukti gagal total menjaga kondusifitas wilayah dan membiarkan peredaran narkoba serta gangguan keamanan terus menghantui masyarakat kita,” tegas Presiden Hipemarohi Pekanbaru tersebut.
Sebagai penutup, Muhammad Yusuf melayangkan tuntutan tertinggi demi mengembalikan marwah penegakan hukum di kampung halamannya.”Jika seorang pemimpin tidak lagi mampu menegakkan hukum dengan adil, gagal memberantas sarang narkoba, dan tidak bisa menjamin rasa aman bagi masyarakat Rokan Hilir, maka tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan jabatannya.
Kami menyarankan dan mendesak dengan hormat agar Kapolres Rokan Hilir segera mundur dari jabatannya sebagai bentuk pertanggungjawaban moral atas kegagalan ini. Rohil hari ini butuh pemimpin kepolisian yang tegas, bersih, dan tidak masuk angin!” pungkas Yusuf menutup rilis persnya.
Belajar Dari Kasus Anak Bupati Pelalawan yang Lepas Pidana: Hipemarohi Pekanbaru Soroti Mandeknya Hukum di Rohil, Batalkan Apresiasi dan Desak Kapolres Mundur
