Rohil – Kasus dugaan korupsi dana Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PPPK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang kini menggemparkan Rokan Hilir, kian meluas dan jadi sorotan tajam berbagai elemen masyarakat. Menyusul pernyataan mengejutkan kuasa hukum tersangka Y yang menyebut tindakan kliennya diduga atas arahan pimpinan.
Ketua Ikatan Media Online (IMO) Rokan Hilir, Hariandi Bustam, SH angkat bicara tegas dan resmi mendesak Kejaksaan Negeri Rokan Hilir menindaklanjuti informasi tersebut secara serius dan tuntas.
Hariandi Bustam dalam pernyataannya kepada awak media, Selasa (23/06/2026), menegaskan bahwa publik berhak mengetahui kebenaran. Apalagi kasus ini menyangkut uang negara senilai Rp1,4 miliar yang merupakan hak hidup ribuan guru PPPK, namun tak pernah cair ke tangan penerima.
“Kalau memang diakui dan disampaikan kuasa hukum tersangka Y bahwa perbuatan itu ada arahan dari ‘bos’ atau pimpinan, maka Kejari Rohil WAJIB mengusut sampai ke akar‑akarnya! Jangan sampai yang ditangkap hanya bawahan. sementara yang menyuruh atau mengarahkan berjalan bebas. Hukum harus adil dan menyasar semua pihak yang terlibat, tanpa pandang pangkat atau jabatan,” tegas Hariandi Bustam dengan nada keras.
Menurutnya, pengakuan soal adanya perintah dari atasan bukan hal sepele. Justru itu adalah kunci penting untuk mengungkap skema utuh kasus korupsi ini. Jika dibiarkan begitu saja dan hanya menjaring bawahan, dikhawatirkan keadilan tidak tercapai dan publik akan meragukan kredibilitas penegakan hukum di Rokan Hilir.
Ketua IMO Rohil itu juga menyayangkan jika nanti penanganan kasus ini berhenti di dua tersangka saja (MA dan Y), sementara dugaan keterlibatan pihak lain di atasnya tidak ditelusuri. Ia menyoroti adanya indikasi surat atau dokumen penting seperti “cek kosong” yang disebut‑sebut ada kaitannya dengan peran pimpinan.
“Disebutkan ada penandatanganan cek kosong, ada arahan pimpinan… Ini bukti petunjuk yang sangat kuat. Jangan biarkan aktor utama bersembunyi di balik nama jabatan. Kami mewakili masyarakat meminta Kejari Rohil buka kaca mata lebar‑lebar, telusuri jejak aliran uang, panggil siapa saja yang namanya disebut, dan pastikan tidak ada yang lolos dari jerat hukum,” tambahnya.
Hariandi juga mengingatkan, kasus ini sangat sensitif karena menyangkut nasib 2.138 guru yang sudah bekerja mengabdi mencerdaskan anak bangsa. Uang itu hak mereka, dan hilangnya dana tersebut sangat merugikan kesejahteraan tenaga pendidik.
“Ini uang guru! Uang rakyat! Kalau benar ada yang mengatur dari atas, mereka lebih jahat dan lebih bertanggung jawab. Kami siap awasi proses ini. Masyarakat Rokan Hilir menunggu: apakah hukum benar‑benar ditegakkan tanpa pandang bulu, atau hanya sekadar seremonial menangkap bawahan saja?” pungkas Hariandi Bustam.
Desakan Ketua IMO ini makin menambah tekanan publik kepada Kejari Rohil. Kini mata seluruh warga tertuju pada langkah selanjutnya: apakah tim penyidik akan berani dan berani buka tabir dugaan keterlibatan pimpinan seperti yang diminta masyarakat?
Ketua IMO Rohil Hariandi Bustam SH Minta Kejari Rohil Bongkar Dugaan Peran Pimpinan, Jangan Hanya Tangkap Bawahan
